PERANG ATJEH 1873-1927 adalah buku karya pertama Hasan Muhammad di Tiro, pendiri Aceh Merdeka yang kala itu masih berjiwa republik dan setia pada Pancasila dan NKRI. Buku tersebut ditulis sebagai bahan skripsi ketika Hasan muda berkuliah di Faklutas Hukum Universitas Islam Yogyakarta dan diterbitkan pada 1948.

BACA JUGA: KEIKHLASAN HATI HASAN TIRO, RELA MENGEMBARA DEMI RAKYAT ACEH

Demikian penjelasan Haekal Afifa, S.IP, Alumnus Jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia, yang juga Ketua Institut Peradaban Aceh (IPA), Sabtu (26/3/2016) pada kegiatan peringatan 143 Tahun Perang Belanda-Aceh, di kantor redaksi aceHTrend.Co, di bilangan Cendana III, Jeulingke, Banda Aceh.

Menurut Haekal, sesuai dengan catatan sejarah, Wali Neugara Hasan Muhammad di Tiro adalah sosok yang sangat cinta kepada Indonesia,itu bisa dilihat dari beberapa catatan dan tulisan yang bertebaran di internet bahwa ayah dari Karim Tiro adalah sosok yang nasionalis alias republiken. Hasan Tiro pernah menjadi ketua Badan Pemuda Indonesia (BPI) Di Lamlo yang pernah mengibarkan bendera Indonesia.

BACA JUGA: HASAN TIRO DAN CERITA PANJANG GUGATAN NASIONALISME

Ihwal kenapa kemudian Hasan berbalik arah dan melawan merah putih? Menurut Haekal ada beberapa alasan. Diantaranya adanya sesuatu yang salah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasan di Tiro pernah mewacanakan gagasan demokrasi untuk Indonesia yang ditulis dalam sebuah buku. Namun dengan gagasan itu pula, Pemerintah RI yang saat itu dikendalikan oleh Soekarno, menjadikan Hasan di Tiro sebagai lawan politik.

Haekal juga menjelaskan, Bila selama ini ada yang mengatakan bahwa perlawanan yang dicanangkan oleh Hasan di Tiro adalah karena kekecewaan disebabkan gagal “meminang” Arun dari Soeharto. Itu bentuk penyesatan sejarah yang dilakukan oleh beberapa individu yang punya kepentingan lain.

“Gagasan Aceh Merdeka diluncurkan jauh sebelum ladang Arun ditemukan. Ini murni faktor ideologi. Ada yang tidak pas dengan konsep negara Republik Indonesia. Wali pernah mencoba memberikan gagasan lain, namun ditolak dan dia dimusuhi,” ujar Haekal.

Haekal juga menerangkan, jauh sebelum dia memutuskan bergabung dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Komandemen Wilayah Atjeh, Hasan di Tiro masih terus mencoba memberikan masukan tentang konsep membangun tata negara Indonesia. Namun gagasannya tetap ditolak.

“Awalnya memang Wali Neugara adalah republike sejati. Kemudian berubah karena persoalan mendasar. Ideologi. Dia melihat ada ketidakberesan dengan konsep RI. Sebagai seorang pejuang dan ideolog, dia juga melompat-lompat dari gagasan konsep keindonesiaan, nasionalisme Melayu dan selanjutnya ke Aceh Merdeka. Itu waktunya tidak singkat,” ujar Haekal.

BACA JUGA: TERJAWAB, TERNYATA INI SEBABNYA ACEH TAK JADI MERDEKA

Dia juga menjelaskan, kenapa Wali neugara mendeklarasikan Aceh Merdeka tahun 1976 sedangkan pondasi ideologis itu sudah terbentuk tahun 1960an?

“Hasil kajian saya ternyata ada satu faktor beliau mendeklarasikan GAM Tahun 1976 karena resolusi PBB terkait Self determination itu baru dikeluarkan tahun 1974, Itu kemudian dijadikan pondasi hukum untuk melakukan perlawanan berdasarkan sejarah. 

Dari sana dia kemudian merancang semua instrumen GAM, berupa bendera, lambang, deklarasi dan lainnya,” pungkas Haekal.

Sumber: AcehTrend

INDONESIA merupakan negara multietnis yang sangat problematis sejak pertama kali dideklarasikan. Gagasan Indonesia sebagai sebuah teritori yang kita ketahui hari ini tidak ada pada masa pra-kolonial hingga akhirnya Belanda datang dengan politik kolonialismenya menetapkan Indonesia sebagai sebuah unit tunggal.

Pasca kemerdekaan, euforia kemenangan dalam keberagaman yang menjadi kekuatan, berbalik menjadi perpecahan dan bencana politik dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan di berbagai wilayah di Indonesia.

FOTO | TRIBUNNEWS

Hal ini tidak terjadi kebetulan, rekonstruksi Identitas keindonesian yang tidak selesai pasca kemerdekaan menjadi bumerang yang bertemu dalam satu ruang entitas bernama Indonesia hari ini.

Baca Juga: KEIKHLASAN HATI HASAN TIRO, RELA MENGEMBARA DEMI RAKYAT ACEH

Salah satu hal dasar yang menjadi pemicu pemberontakan dan perlawanan adalah tentang rumusan konsepsi dalam bernegara.

Konsepsi negara merupakan instrumen penting dalam memperjelas posisi negara dan rakyat sehingga negara sebagai alat bisa memainkan peranannya untuk mengatur kehidupan berbangsa dalam suatu wilayah yang beragam seperti Indonesia.

Dalam istilah ilmu politik, konsepsi negara dan bangsa merupakan suatu natijah(gagasan) dari pemikiran yang utuh dan lengkap – tidak terpisah – yang dibangun berdasarkan logika – sehingga keseluruhannya berdiri secara bebas serta tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, disamping itu juga memberikan solusi dan jawaban atas setiap persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat dalam suatu negara.

Konsepsi negara dan pemerintahan yang ideal adalah negara dan pemerintah tidak berdiri atas kepentingannya sendiri atau kelompok sehingga mengorbankan kepentingan rakyat atau terlepas dari kepentingan masyarakatnya. Jika tidak, kesadaran diri (nasionalisme) dalam berbangsa, khususnya Indonesia hanya menjadi slogan belaka.

Adalah Tengku Hasan Muhammad di Tiro, salah satu intelektual muda Aceh pasca-kemerdekaan yang menaruh harapan besar dan cintanya pada wujud konsepsi ideal Indonesia.

Baca Juga: TERJAWAB, TERNYATA INI SEBABNYA ACEH TAK JADI MERDEKA

Hasan Tiro muda mendambakan nasionalisme Indonesia itu sebagai wujud dari ide dan gagasan yang membentuk kerangka konseptual tentang identitas nasional yang berjalan bersama dan beriringan dengan beragam identitas lainnya seperti suku, agama, bahasa, teritorial, golongan dan lain sebagainya, sebagaimana L. Greenfeld dan D. Chirot mendeskripsikan nasionalisme dalam Theory and Society (1994).

Bagi Hasan Tiro muda (1958), negara dan pemerintahan merupakan suatu kekuasaan yang bersandar pada etika dan nilai-nilai moral serta kebaikan-kebaikan masyarakat yang memiliki hak atas negara, karena baginya negara dan pemerintah tidak bisa membentuk rakyat, tetapi rakyatlah yang membentuk negara dan pemerintahan, sehingga konsepsi negara tidak boleh menutup mata atas falsafah dan ideologi yang dianut oleh masyarakat jauh sebelum negara itu terbentuk, yakni Islam.

Hasan Tiro menganggap, Indonesia merupakan proyek bersama yang di gagas oleh beragam identitas di Indonesia, masing-masing entitas memiliki konstribusi yang sama dalam mewujudkan cita-cita dan penciptaan negara bangsa. Masalahnya kemudian adalah Indonesia dikuasai oleh sekelompok golongan, dengan nasionalisme sempit dan buta, dengan sistem demokrasi ‘primitive’ dan filsafah serta ideologi yang tidak sejalan dengan apa yang dulu pernah diharapkan. Sehingga, muncul kebijakan-kebijakan dari sekelompok golongan atas nama bangsa dan negara.

Hasan Tiro muda melakukan kritik terhadap konsepsi nasionalisme dan identitas Indonesia yang terlalu sentralistik. Baginya, nasionalisme Indonesia yang dulu diharapkan sudah menjadi topeng untuk melanggengkan kekuasaan kelompok, pemerintah dan negara menciptakan instrumen-instrumen nasionalisme sempit yang tidak berdiri atas fakta dan sejarah yang sebenarnya, sehingga muncul simbol-simbol kelompok dalam bernegara seperti; Sumpah Pemuda, Lagu Indonesia Raya, semboyan-semboyan negara yang tidak mewakili bahasa persatuan yang dulu digagas bersama, dan puncaknya adalah istilah bangsa Indonesia yang tidak memiliki korelasi dan pengertian apapun dalam istilah kebangsaan. Begitulah Hasan Tiro menggugat tafsiran nasionalisme Indonesia (1985). 

Baginya, nasionalisme Indonesia hanyalah ciptaan imperialisme Barat untuk melawan Islam yang sudah berakar kuat dalam masyarakat Indonesia sebagai ideologi.

Sebenarnya, nasionalisme Indonesia sebagai suatu identitas merupakan hal yang tidak bisa dipaksakan karena identitas adalah hak darah dan hak sejarah yang sudah menjadi kodrat bagi umat manusia yang memang diciptakan beragam oleh Pencipta.

Sejarah Indonesia membuktikan, Sukarno yang pernah memaksakan identitas bangsa Indonesia melalui Demokrasi Terpimpin-nya dan Suharto dengan Orde Baru yang kekuatan politiknya berada dalam hegemoni kelompok mayoritas kala itu, dua-duanya berakhir dengan tragis. Sehingga, asumsi Samuel P. Huntington (1993) yang meramalkan bahwa konflik antar peradaban di masa depan tidak lagi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, dan ideologi, tetapi justru dipicu oleh masalah-masalah suku, agama, ras dan antargolongan sudah benar-benar terjadi di Indonesia, dulu hingga sekarang. Konflik itulah yang menjadi gejala terkuat yang menandai runtuhnya polarisasi ideologi dunia ke dalam komuninisme dan kapitalisme, bersamaan dengan runtuhnya struktur politik negara-negara Eropa Timur.

Akhirnya, Hasan Tiro sesudah bergabung dengan DI/TII tahun 1953 sebagai wadah perlawanan atas gugatan ide dan tafsiran nasionalisme yang salah dari Republik sudah pernah mengancam; Jika seandainya Sukarno tetap menjalankan konsep keadilan berdasarkan satu kelompok dan golongan, maka tidak ada pilihan lain bagi bangsa-bangsa yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Pasundan, Madura dan sebagainya selain meninjau kembali kedudukan dan ‘status’ nya untuk memerintah dan menentukan nasib diri sendiri yang dijamin oleh piagam PBB (Hasan Tiro:1958).

Selanjutnya, dia merumuskan konsepsi Nasionalisme Melayu pada tahun 1965 dan dia sendiri menjadi Ketua Badan Persiapan Konfederasi Sumatera Merdeka, karena konsep tersebut tidak mendapat sambutan seperti yang diharapkannya, maka dua tahun setelah itu (tahun 1968) Hasan Tiro merumuskan konsep Nasionalisme Aceh melalui bukunya Atjeh Bak Mata Donja yang menjadi awal dan landasan serta latar belakang lahirnya Gerakan Aceh Merdeka.

Bagi Hasan Tiro, pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat bukanlah keinginan untuk menyerang negara, tapi karena rakyat sudah kehilangan kesabaran untuk menderita. Memang, biaya yang dikeluarkan untuk sebuah peperangan itu sangat mahal, tapi biaya merawat perdamaian jauh lebih mahal. Sehingga, diakhir perjalanan hidupnya beliau membuktikan bahwa perdamaian adalah tujuan yang didambakan oleh umat manusia.

Sumber: AcehTrend

Dr Tgk Muhammad Hasan di Tiro | Proklamator GAM

Keu gata ulôn bri nasihat bèk ta peubuët laén nibak ta muprang. Keu gata ulôn bri nasehat bek ta mita damè teutapi ta mita meunang. Buët gata njankeuh prang. Damè gata njankeuh meunang. (You I advise not to work, but to fight. You I advise not to peace, but to victory. Let your work be fight, let your peace be a victory!)

Kutipan di atas saya kutip dari bagian awal buku Yum Merdeka, Seunurat Njang Gohlom Lheuh Nibak Teungku Hasan Tiro (The Price of the Freedom: The Unfinished History of Teungku Hasan di Tiro).

Dalam bukunya, Hasan Tiro menulis, bahwa keputusannya pulang ke Aceh untuk mengobarkan perang kemerdekaan dan membebaskan Aceh banyak dipengaruhi setelah membaca buku Nietzsche, Also Sprache Zarathustra. 

Sebenarnya, cucu dari Pahlawan Nasional Teungku Chik di Tiro ini dalam keadaan galau dan gundah-gulana. Dia mengaku, tekad dan nianya sudah sangat bulat, akan tetapi hatinya digandrungi dengan kegelisahn; berat baginya meninggalkan kehidupan mewah di Riverdale, New York dengan menjadi pemimpin gerilya di rimba Aceh. Tapi, beberapa hari sebelum keberangkatan ke Aceh, Tiro mendapatkan petunjuk dari Allah, dari tempat yang tak disangka-sangka. 

“Suatu hari, ketika saya sedang berjalan-jalan di Fifth Avenue di New York, saya masuk ke dalam satu toko buku dan saya melihat buku Nietzsche (filsuf Jerman), Also Sprache Zarathustra. Ketika saya buka, saya dapati satu bab Pengembara,” tulis Tiro dalam buku diary yang tak pernah selesai itu. 

Dalam bukunya, Hasan Tiro mengutip bab “Pengembara” ini secara cukup panjang. Hal ini cukup wajar, karena Tiro merasa apa yang ditulis itu seperti ditujukan untuk dirinya. Apa yang ditulis oleh Nietzsche itu, kata Tiro, seperti petir di siang hari, dengan kilat yang terang-benderang. 

“Buku ini seperti menuntun jalan mana yang mesti saya pilih, serta menjadi obat untuk menghilangkan kegelisahan dan perasaan ragu-ragu dalam hati saya,” sambungnya. 

Setelah puas membaca buku itu, lanjut Tiro, semua keraguaan yang dialaminya menjadi terang-benderang, seperti tak pernah terjadi sebelumnya. Pun begitu, Tiro, mengaku keputusannya memilih pulang ke Aceh dan memimpin perang gerilya bukan perkara mudah. 

Saya ambil keputusan ini dengan hati yang pedih dan berat bukan main. Tapi ini sebuah kewajiban sejarah yang wajib saya pikul, sudah tiba masanya beban ini harus saya emban,” jelasnya. 

Bagi Tiro tak ada lagi jalan mundur untuk memikul tanggung jawab yang besar ini, meski dia berada di sebuah negeri yang jauhnya bermil-mil dari Aceh, serta dilarang oleh pemerintah Indonesia untuk kembali ke Aceh.

“Ada seribu alasan yang muncul supaya saya tidak melakukan kewajiban sejarah itu, tapi ke seribu alasan itu saya tolak. Alasan-alasan itu tak sesuai dengan Quran, Sunnah dan endatu,” tambahnya. Saya sendiri merinding tiap kali membaca tulisan-tulisan pendiri Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF) ini.
Coba simak baik-baik pengantar di bukunya itu. 

“Buku ini (The Price of Freedom, pen) saya tulis ketika sedang bersiap-siap untuk mati, syahid—sebagai saksi untuk satu cita-cita yang sudah disucikan oleh darah endatu yang sudah tumpah sebelumnya, dan juga darah pahlawan-pahlawan Aceh Merdeka baru-baru ini yang mengikuti perjuangan saya,” tulis pria kelahiran Tanjong Bungong, Pidie ini. 

Garis sejarah itu, bagi dia, tak perlu disesali. Apalagi, katanya, harga sebuah barang bukan ditentukan oleh apa yang bisa kita lakukan dengan barang itu, melainkan oleh berapa harga yang akan kita bayar untuknya. 

Baca juga: TERJAWAB, TERNYATA INI SEBABNYA ACEH TAK JADI MERDEKA

Menurutnya, keinginan untuk merdeka berarti, kita sudah mengambil sebuah tanggung-jawab atas diri kita, atas bangsa kita dan atas Negara kita. Merdeka berarti kita memisahkan diri dari bangsa lain. Merdeka bermakna bahwa kita tidak lagi takut susah, payah, bahaya, sakit atau mati. 

“Siapa pun yang sudah belajar bagaimana caranya mati, dia tidak bisa lagi menghambakan diri (peulamiet daroe) pada orang lain atau bagaimana hidup di bawah penjajahan bangsa lain,” kata pria yang pernah kuliah di Columbia University.
Jadi, simpulnya, siapa pun yang ingin hidup merdeka maka tidak boleh tidak dia haruslah berperang, dan mau mati syahid untuk mempertahankan kemuliaan itu. 

“Ureuëng merdehka njankeuh ureuëng njang tém muprang (The free man is a warrior),” ujar Hasan Tiro, proklamator Gerakan Aceh Merdeka ini, seperti mengamini apa yang sudah ditulis oleh Nietzsche, yang dikutip di awal tulisan ini.

Pernjanjian MoU RI dan GAM di Helsinki, 15 Agustus 2005

FOTO | Tribunnews

Kenapa Aceh Tak Jadi Merdeka?

Lebih kurang  sudah empat belas tahun, setelah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani perjanjian MoU Helsinki di Filandia pada 15 Agustus 2005 silam. Aceh dilarang untuk bicara merdeka maupun Referendum.

Dari perjanjian tersebut terlihat keseriusan kelompok GAM tak lagi meminta merdeka, diantaranya mereka sudah menerima konstitusi NKRI, memotong senjata, pebentukan Partai Lokal sebagai senjata perjuangan politik, dan terakhir menjadi pejabat Indonesia di Aceh; ada yang jadi Gubernur, Bupati dan Walikota. Itulah pengorbanan terbesar gerakan yang sejak 4 Desember 1976 berperang melawan Indonesia demi menuntut kejelasan status Aceh sebagai sebuah negara merdeka.

Dulunya, para peinggi GAM dan Kombatan di lapangan, mereka telah bersumpah untuk mengikuti jaln Wali Neugara Hasan Tiro mapun ada yang Cuma simpati pada jalannya perjuangan, mereka semua sudah lazim tak pernah mengakui Indonesia atas sumpah yang sudah mereka ucapkan dan dalih jalannya damai, rakyat Aceh belum juga sepenuhnya menikmati arti 'merdeka dalam NKRI'. Hidup rakyat Aceh masih melarat, meuteng-paneng dan meutap-uyap (saya tak menemukan dua kosa kata yang cocok dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Aceh ini). Sementara yang memiliki saham sebagai 'pejuang Aceh' menikmati kemewahan, akses politik dan ekonomi yang mudah, sekali pun banyak juga di antara mereka tak dapat merasakan buah dari perjuangan itu.

Lantas sekarang, apakah rakyat Aceh sudah cukup dengan hidup terbuai dalam perdamaian dan sama sekali mereka tak memikirkan lagi untuk merdeka.

Hati orang Aceh siapa yang dapat menduga? Kalau ingin menguji apakah orang Aceh ingin merdeka atau tidak, memang memang tidak ada cara lain kecuali menggunakan mekanisme 'referendum' seperti tuntutan elemen sipil Aceh pada 1999 silam. Sebagai informasi, ketika Sidang Raya Rakyat Aceh untuk Keadilan (Sira Rakan) 8 November 2000, panitia menggelar jejak pendapat tak resmi, dan hasilnya sekitar 95 persen responden menjawab memilih merdeka (pisah dari NKRI).

Keadilan (Sira Rakan) 8 November 2000, panitia menggelar jejak pendapat tak resmi, dan hasilnya sekitar 95 persen responden menjawab memilih merdeka (pisah dari NKRI).

Belakangan ini, isu referendum Aceh kembali menggelinding,yang pernah terucap oleh petinggi GAM Muzakir Manaf alias Mualem. Walau semangatnya sangat jauh berbeda dengan perjuangan Referendum yang pernah berkibar yang digerakkan oleh mahasiswa dan pemuda pada era tahun 1999 silam.

Dulu, mencuaknya gerakan Referendum karena diantara RI dan GAM berdalih atas pandangan politik yang berbeda terhadap Aceh. Lantaran tiap harinya rakyat Aceh hidup dalam suasana menceka, mereka menjadi korban penembakan, menjadi korban peluru nyasar, penculikan dan meninggal ketika kontak senjata ataupun setelah kontak senjata TNI/Polri versus GAM.

Sedangkan sekarang, munculnya opini referendum murni karena pemaaman politik yang sempit dan tiada pemikiran apakah tawaran itu tepat maumpun tidak setelah keadaan terbalik ketika Aceh sudah damai.

Opini referendum yang mencuat belakangan ini, setelah dugaan pemilu presiden ada kecurangan yang dmenangkan oleh calon presiden petahana Jokowi, dan kita memaklminya di Aceh sendiri lebih dari 85% dimenangkan oleh calon Presiden Prabowo-Sandi. Tuntutan referendum karena Prabowo kalah Pilpres ini akan diingat sebagai sebuah aksi konyol yang akan jadi bahan tertawaan di tiap-tiap meja warung kupi di Aceh.

Kenapa demikian? Sebab, dulunya tawaran opsi Referendum Aceh bukan diputuskan dengan oblolan santai di warung kopi dan bukan pula “Keceplosan” seperti yang pernah klarifikasi dari ucapan Mualem mengenai “Lebih baik Aceh Referendum, ikuti jejak Timor Leste”. Bahkan setelah membawa opini referendum, sang Mualem mengatakan rakyat Aceh sangat cinta NKRI. 

Akan tetapi, dulunya kepuusan ajakan referendum diadakan dalam sebuah forum melibatkan banyak elemen gerakan di Aceh: Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau (KOMPAS). KMPAN dan KARMA sebagai motor penggerak berhasil mengumpulkan 106 lembaga di Aceh, luar Aceh dan luar negeri. Setelah bersidang selama empat hari di Balai Teungku Chik di Tiro, mereka pun berhasil merumuskan sebuah solusi final penyelesaian konflik Aceh, dengan memberikan kehormatan kepada rakyat Aceh menentukan nasib sendiri: tetap bergabung dengan Indonesia atau pisah (merdeka). 

Sementara tawaran referendum kemarin, pengaruhnya tak begitu signifikan. Ini bisa kita lihat dari aksi yang mereka gelar di Simpang Lima, hanya diikuti belasan orang saja. Bandingkan dengan Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SUMPR) Aceh pada 8 November 1999, jutaan orang tumpah-ruah ke Banda Aceh. Mengenai dua gerakan yang sangat kontras ini, yaitu SUMPR sebagai aksi rakyat, sementaran opini referendum sekarang diakmulasi karena kekecewaan terhadap kecurangan Pemilu 2019.

Pun begitu, apa pun dalihnya, setiap upaya membangkitkan ruh gerakan pemisahan diri Aceh dari Indonesia harus dipandang sebagai persoalan serius. Ini penting untuk membuktikan bahwa ide 'merdeka' di hati orang Aceh belum sepenuhnya padam. Pasalnya, sejak RI dan GAM bersepakat damai di Helsinki sembilan tahun silam, perlahan-lahan tapi pasti, orang Aceh diajak untuk mengikis habis ide 'merdeka' yang sebelumnya sudah tertanam kuat di hati mereka. Anehnya, pihak yang mencoba mengikis habis itu juga orang-orang yang sama, yang sebelumnya mengajarkan orang Aceh untuk berpikir merdeka. Orang-orang seperti ini, saya pikir, akan memiliki tempat tersendiri di hati orang Aceh pada masa-masa mendatang.

Masalah seperti ini penting terus disuarakan dan ditulis. Di banyak tulisan-tulisan yang beredar sebelumnya, yang sering kali membuat kesimpulan bahwa MoU Helsinki merupakan sebuah kecelakaan sejarah. Kenapa berkesimpulannya demikian? Karena MoU Helsinki sudah menutup rapat-rapat pintu dan peluang Aceh untuk merdeka. Ini memang tak sepenuhnya salah para pimpinan kita di Swedia menerima otonomi dalam kemasan pemerintahan sendiri. Sebab, faktor gempa-Tsunami serta fokus Internasional terhadap kemanusiaan juga begitu menentukan. Hampir mustahil memaksakan ide Aceh Merdeka di tengah bencana dahsyat tersebut, yang tak hanya meluluh-lantakkan Aceh, melainkan merampas banyak nyawa di Aceh. Peristiwa tersebut kemudian bertemu dengan perasaan 'kelelahan berjuang' yang ditunjukkan beberapa pimpinan kita. Nasib Aceh benar-benar tidak menguntungkan.

Menghadapi dilema tersebut, tak ada yang bisa dilakukan oleh orang Aceh kecuali memelihara baik-baik ide merdeka yang sudah tertanam kokoh di sanubari orang Aceh. Ide tersebut tak boleh hilang dan dihilangkan dari pikiran dan hati orang Aceh, oleh siapa pun. Kita perlu merawatnya baik-baik. Sebab, jika ini tak dilakukan,ini justru khawatir, suatu saat di Aceh akan terjadi perasaan apatis dalam diri orang Aceh seperti peristiwa yang pernah terjadi di Baghdad semasa Khalifah Harun Al Rasyid [sejarawan perlu memeriksa kembali cerita ini]. Ketika itu, Khalifah ingin menguji kesetiaan rakyatnya terhadap Khalifah dan kerajaan. Dia pun mengeluarkan amaran kepada rakyatnya agar menyumbang sekaleng susu untuk khalifah. Rakyat diminta memasukkan susu itu di dalam bejana besar yang diletakkan di pusat kota. Semua rakyat berbondong-bondong ke pusat kota. Mulailah mereka menuangkan 'susu' bawaannya itu ke dalam bejana besar. Sebagian besar mereka berpikir, 'tak ada salahnya kalau cuma menuangkan sekaleng air putih, toh tidak akan ketahuan dan berpengaruh terhadap jumlah susu yang bakal terkumpul banyak itu.' 

Sore harinya, ketika petugas kerajaan mulai mengangkut bejana besar berisi susu itu untuk dilihat oleh Khalifah, mereka sama sekali tak menemukan susu di dalam bejana itu. Di dalam bejana hanya terisi dengan air putih. Rupanya, semua rakyat waktu itu berpikir bahwa'satu kaleng air putih tak akan berpengaruh terhadap jumlah susu yang bakal terkumpul banyak itu' dan masing-masing mereka ternyata menuangkan air putih saja. Akhirnya, bukannya susu yang terkumpul di hadapan khalifah, melainkan air putih!

Lalu, apa hubungan kisah tersebut dengan Aceh? Sekilas memang tak ada hubungan apa-apa. Tapi kalau kita selami lebih dalam lagi, cara berpikir rakyat dalam kisah tersebut mulai menghinggapi pikiran orang Aceh sekarang ini. Orang Aceh mulai apatis dan pesimis terhadap masa depan Aceh. Mereka sering pasrah ketika ditanya apakah akan ada lagi orang yang mau berjuang untuk kemerdekaan? "Soal Aceh merdeka biarlah itu dipikirkan oleh orang-orang tua yang menduduki posisi penting di pemerintahan sekarang," rakyat akan lebih sering menjawab seperti ini. Sementara di level orang-orang tua yang dulu dikenal sebagai pejuang, seperti terekam di media, mengaku sudah melupakan mimpi merdeka, dan sebagian lagi mulai berpikir bagaimana Aceh 'merdeka' dalam NKRI. Jadi, masing-masing orang di Aceh mulai menganggap bahwa 'memerdekakan Aceh' itu nantinya akan dipikirkan oleh orang lain dan oleh generasi selanjutnya, sementara orang Aceh lain juga berpikir demikian.

Jika kondisi ini yang terjadi terhadap Aceh, kita tak tahu harus menjawab apa ketika ada yang bertanya, Kenapa Aceh Tak Jadi Merdeka? dan paling-paling akan berseru, "Jangan menangis hanya karena sesuap nasi sudah habis kita makan!"

Dikutip sebagian dari: Jumpueng.com