INDONESIA merupakan negara multietnis yang sangat problematis sejak pertama
kali dideklarasikan. Gagasan Indonesia sebagai sebuah teritori yang kita
ketahui hari ini tidak ada pada masa pra-kolonial hingga akhirnya Belanda
datang dengan politik kolonialismenya menetapkan Indonesia sebagai sebuah unit
tunggal.
Pasca kemerdekaan, euforia kemenangan dalam keberagaman
yang menjadi kekuatan, berbalik menjadi perpecahan dan bencana politik dengan
munculnya pemberontakan-pemberontakan di berbagai wilayah di Indonesia.
 |
| FOTO | TRIBUNNEWS |
Hal ini tidak terjadi kebetulan, rekonstruksi Identitas keindonesian yang
tidak selesai pasca kemerdekaan menjadi bumerang yang bertemu dalam satu ruang
entitas bernama Indonesia hari ini.
Salah satu hal dasar yang menjadi pemicu pemberontakan dan perlawanan
adalah tentang rumusan konsepsi dalam bernegara.
Konsepsi negara merupakan instrumen penting dalam memperjelas posisi negara
dan rakyat sehingga negara sebagai alat bisa memainkan peranannya untuk mengatur
kehidupan berbangsa dalam suatu wilayah yang beragam seperti Indonesia.
Dalam istilah ilmu politik, konsepsi negara dan bangsa merupakan
suatu natijah(gagasan) dari pemikiran yang utuh dan lengkap – tidak
terpisah – yang dibangun berdasarkan logika – sehingga keseluruhannya berdiri
secara bebas serta tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya,
disamping itu juga memberikan solusi dan jawaban atas setiap persoalan yang
dihadapi oleh pemerintah dan rakyat dalam suatu negara.
Konsepsi negara dan pemerintahan yang ideal adalah negara dan pemerintah
tidak berdiri atas kepentingannya sendiri atau kelompok sehingga mengorbankan
kepentingan rakyat atau terlepas dari kepentingan masyarakatnya. Jika tidak,
kesadaran diri (nasionalisme) dalam berbangsa, khususnya Indonesia hanya
menjadi slogan belaka.
Adalah Tengku Hasan Muhammad di Tiro, salah satu intelektual muda Aceh
pasca-kemerdekaan yang menaruh harapan besar dan cintanya pada wujud konsepsi
ideal Indonesia.
Hasan Tiro muda mendambakan nasionalisme Indonesia itu sebagai wujud dari
ide dan gagasan yang membentuk kerangka konseptual tentang identitas nasional
yang berjalan bersama dan beriringan dengan beragam identitas lainnya seperti
suku, agama, bahasa, teritorial, golongan dan lain sebagainya, sebagaimana L.
Greenfeld dan D. Chirot mendeskripsikan nasionalisme dalam Theory and Society
(1994).
Bagi Hasan Tiro muda (1958), negara dan pemerintahan merupakan suatu
kekuasaan yang bersandar pada etika dan nilai-nilai moral serta
kebaikan-kebaikan masyarakat yang memiliki hak atas negara, karena baginya
negara dan pemerintah tidak bisa membentuk rakyat, tetapi rakyatlah yang
membentuk negara dan pemerintahan, sehingga konsepsi negara tidak boleh menutup
mata atas falsafah dan ideologi yang dianut oleh masyarakat jauh sebelum negara
itu terbentuk, yakni Islam.
Hasan Tiro menganggap, Indonesia merupakan proyek bersama yang di gagas
oleh beragam identitas di Indonesia, masing-masing entitas memiliki konstribusi
yang sama dalam mewujudkan cita-cita dan penciptaan negara bangsa. Masalahnya
kemudian adalah Indonesia dikuasai oleh sekelompok golongan, dengan
nasionalisme sempit dan buta, dengan sistem demokrasi ‘primitive’ dan
filsafah serta ideologi yang tidak sejalan dengan apa yang dulu pernah
diharapkan. Sehingga, muncul kebijakan-kebijakan dari sekelompok golongan atas
nama bangsa dan negara.
Hasan Tiro muda melakukan kritik terhadap konsepsi nasionalisme dan
identitas Indonesia yang terlalu sentralistik. Baginya, nasionalisme Indonesia
yang dulu diharapkan sudah menjadi topeng untuk melanggengkan kekuasaan
kelompok, pemerintah dan negara menciptakan instrumen-instrumen nasionalisme
sempit yang tidak berdiri atas fakta dan sejarah yang sebenarnya, sehingga
muncul simbol-simbol kelompok dalam bernegara seperti; Sumpah Pemuda, Lagu
Indonesia Raya, semboyan-semboyan negara yang tidak mewakili bahasa persatuan
yang dulu digagas bersama, dan puncaknya adalah istilah bangsa
Indonesia yang tidak memiliki korelasi dan pengertian apapun dalam istilah
kebangsaan. Begitulah Hasan Tiro menggugat tafsiran nasionalisme Indonesia
(1985).
Baginya, nasionalisme Indonesia hanyalah ciptaan imperialisme Barat
untuk melawan Islam yang sudah berakar kuat dalam masyarakat Indonesia sebagai
ideologi.
Sebenarnya, nasionalisme Indonesia sebagai suatu identitas merupakan hal
yang tidak bisa dipaksakan karena identitas adalah hak darah dan hak sejarah
yang sudah menjadi kodrat bagi umat manusia yang memang diciptakan beragam oleh
Pencipta.
Sejarah Indonesia membuktikan, Sukarno yang pernah memaksakan identitas
bangsa Indonesia melalui Demokrasi Terpimpin-nya dan Suharto dengan Orde Baru
yang kekuatan politiknya berada dalam hegemoni kelompok mayoritas kala itu,
dua-duanya berakhir dengan tragis. Sehingga, asumsi Samuel P. Huntington (1993)
yang meramalkan bahwa konflik antar peradaban di masa depan tidak lagi
disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, dan ideologi, tetapi justru
dipicu oleh masalah-masalah suku, agama, ras dan antargolongan sudah
benar-benar terjadi di Indonesia, dulu hingga sekarang. Konflik itulah yang
menjadi gejala terkuat yang menandai runtuhnya polarisasi ideologi dunia ke
dalam komuninisme dan kapitalisme, bersamaan dengan runtuhnya struktur politik
negara-negara Eropa Timur.
Akhirnya, Hasan Tiro sesudah bergabung dengan DI/TII tahun 1953 sebagai
wadah perlawanan atas gugatan ide dan tafsiran nasionalisme yang salah dari
Republik sudah pernah mengancam; Jika seandainya Sukarno tetap menjalankan
konsep keadilan berdasarkan satu kelompok dan golongan, maka tidak ada pilihan
lain bagi bangsa-bangsa yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku,
Pasundan, Madura dan sebagainya selain meninjau kembali kedudukan dan ‘status’
nya untuk memerintah dan menentukan nasib diri sendiri yang dijamin oleh piagam
PBB (Hasan Tiro:1958).
Selanjutnya, dia merumuskan konsepsi Nasionalisme Melayu pada tahun 1965
dan dia sendiri menjadi Ketua Badan Persiapan Konfederasi Sumatera Merdeka,
karena konsep tersebut tidak mendapat sambutan seperti yang diharapkannya, maka
dua tahun setelah itu (tahun 1968) Hasan Tiro merumuskan konsep Nasionalisme
Aceh melalui bukunya Atjeh Bak Mata Donja yang menjadi awal dan landasan serta
latar belakang lahirnya Gerakan Aceh Merdeka.
Bagi Hasan Tiro, pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat bukanlah
keinginan untuk menyerang negara, tapi karena rakyat sudah kehilangan kesabaran
untuk menderita. Memang, biaya yang dikeluarkan untuk sebuah peperangan itu
sangat mahal, tapi biaya merawat perdamaian jauh lebih mahal. Sehingga, diakhir
perjalanan hidupnya beliau membuktikan bahwa perdamaian adalah tujuan yang
didambakan oleh umat manusia.
Sumber: AcehTrend
0 komentar:
Post a Comment